Hayukabogor.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membentuk tim pengendalian kemacetan di kawasan destinasi wisata Nasional, Puncak yang hingga saat ini belum teratasi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan tim penanganan kemacetan itu diketuai oleh wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade.
Saat ini, kata Rudy, pemerintah Kabupaten Bogor sudah melakukan survei sejumlah permasalahan penyebab macet di kawasan Puncak Bogor.
“Tim penanganan kemacetan jalur Puncak sudah kami bentuk, dan saat ini tengah melakukan survei hingga penanganan lapangan. Tim ini diketuai oleh wakil bupati,” Rudy, Minggu 8 Juni 2025.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto menyampaikan, ada sejumlah temuan dan rekomendasi dari hasil survei lapangan terkait mitigasi kemacetan.
Ia menyebut, sejumlah titik pada ruas jalan menuju Puncak dinilai perlu dilakukan pelebaran serta penertiban bangunan liar dan pedagang kaki lima (PKL).
Dishub mengusulkan pelebaran lajur kiri (arah Puncak) hingga lima meter ke arah saluran air di depan rumah bernomor 561, seberang area pemasaran Vimalla Hills. Area tersebut berada di atas lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Radius tikungan di Gerbang Desa Gadog juga perlu diperlebar untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” ujar Bayu.
Selain itu, pihaknya menemukan lima bangunan liar di sekitar Simpang Pasir Muncang yang berdiri di atas ruang milik jalan (Rumija). Dishub merekomendasikan agar bangunan tersebut ditertibkan karena menjadi hambatan lalu lintas.
Temuan serupa juga terjadi di Jalan Pasir Angin, di mana mulut simpang memiliki lebar 16 meter namun akses masuk yang curam dinilai perlu pelandaian.
Sementara itu, lebar jalan menyempit dari enam meter menjadi empat meter, menciptakan efek kemacetan. Keberadaan PKL di lokasi tersebut turut memperburuk kondisi lalu lintas.
Bayu menjelaskan, Dishub Kabupaten Bogor juga merekomendasikan penghapusan trotoar di sekitar mulut simpang Pasir Angin untuk mendukung pelebaran jalan.
Pelebaran juga disarankan dilakukan di mulut simpang dekat Masjid Nurul Huda hingga delapan meter dari bahu jalan, serta di Jalan Pusdik Polri yang saat ini hanya memiliki lebar lima meter agar diperluas menjadi delapan meter.
“Selain pelebaran, bangunan liar di sekitar simpang Jalan Pusdik Polri juga perlu ditertibkan agar tidak menjadi hambatan samping,” kata Bayu.*