HAYUKABOGOR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan polemik lalu lintas angkutan khusus material tambang di Parungpanjang. Pembangunan kantong parkir yang telah dioperasikan diharapkan dapat secara bertahap mengurai permasalahan tersebut.
Meskipun mengakui langkah positif yang telah diambil, Rudy meminta agar Pemkab untuk membagi beban penanganan persoalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama terkait perbaikan dan perawatan jalan Parungpanjang-Bunar yang merupakan bagian dari infrastruktur provinsi.
“Dalam mengatasi persoalan ini, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan, terutama terkait perawatan jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi,” kata Rudy.
Lebih lanjut, Rudy juga menekankan pentingnya intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini disebabkan karena lintasan truk tambang melibatkan wilayah tersebut.
“Koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi kunci penting, mengingat truk tambang juga melintasi daerah tersebut. Upaya bersama lintas daerah dapat menjadi solusi holistik untuk mengatasi dampak dari aktivitas angkutan tambang,” tambah Rudy.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa kantong parkir khusus angkutan truk tambang di Parungpanjang sudah mulai beroperasi per hari ini, Rabu 17 Januari 2024.
Pembukaan kantong parkir khusus truk angkutan tambang itu sudah bisa dipakai sementara untuk 50 kendaraan tambang.
Asmawa mengaku, kantong parkir khusus truk tambang itu rencananya akan dibangun untuk parkir 1.000 truk tambang di atas tanah seluas 4,2 hektar.
“Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan,” kata Asmawa saat meninjau progres pembangunan kantung parkir.
“Berdasarkan hasil peninjauan kantong parkir sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang,” lanjut dia.
Asmawa mengaku, percepatan itu dilakukan sebagai pembuktian janji Pemerintah Kabupaten Bogor kepada masyarakat.
“Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivis pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang,” jelas dia.