HAYUKABOGOR.COM – Rencana peluncuran layanan angkutan umum massal (BTS) rute Cibinong – Puncak di Kabupaten Bogor pada awal Februari tahun 2025, harus ditunda, akibat penyesuaian anggaran BPTJ Kementerian Perhubungan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mengembangkan sistem transportasi massal yang terintegrasi. Selama masa penundaan, berbagai persiapan teknis dan sosialisasi akan dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek ini di masa mendatang.
Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor memimpin rapat koordinasi bersama dengan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, dengan agenda utama, peningkatan pelayanan transportasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2025.
“Respon masyarakat Kabupaten Bogor sangat antusias dan bersemangat dalam menyambut angkutan massal berbasis buy the service/BTS, hal ini menggambarkan harapan masyarakat, tentang perbaikan peningkatan angkutan massal di Bogor”, ujar Ajat.
Namun, pelaksanaan program angkutan massal BTS di Kabupaten Bogor yang direncanakan mulai beroperasi pada awal Februari 2025, dengan rute Cibinong-Puncak yang telah terkabar ke masyarakat, harus ditunda pelaksanaannya, akibat adanya penyesuaian anggaran BPTJ – Kementerian Perhubungan tahun 2025.
Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala BPTJ – Kementerian Perhubungan, Suharto dalam surat yang ditujukan langsung kepada PJ. Bupati Bogor. Bahwa dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di lingkungan kementerian/lembaga, maka sejumlah program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan ditunda/dibatalkan, termasuk alokasi anggaran Program Subsidi Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kabupaten Bogor.
Suharto mengatakan, “BPTJ juga akan bertransformasi menjadi, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Transformasi ini dilakukan untuk memperkuat integrasi transportasi di Jabodetabek”. “Dengan institusi baru ini tentunya akan melanjutkan, program-program kolaborasi di kawasan Jabodetabek termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor”, tambah Suharto.
Sesuai kajian teknis angkutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, melalui Dinas Perhubungan, rute Cibinong – Puncak merupakan bagian terintegrasi, dari jalur Koridor 7 (tujuh) Ciparigi –Cibinong dengan jarak total Pergi – Pulang sepanjang 23,05 Km, dengan rencana kebutuhan halte sebanyak 22 titik.
Kemudian Koridor 6 (enam) Ciawi-Cisarua dengan jarak total Pergi – Pulang sepanjang 32,64 Km dengan rencana kebutuhan halte sebanyak 34 titik.
Sejalan dengan Penundaan Pengembangan Angkutan Umum Massal di wilayah Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan mempersiapkan kegiatan pendukung pengembangan angkutan umum massal, berupa penyusunan kajian teknis angkutan umum massal, kajian kemacetan simpang wilayah Puncak, sosialisasi dan survey pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum massal, seperti: Halte, Park and Ride, dan Penyusunan pelaksanaan dasar penunjang pelaksanaan angkutan umum massal.
