HAYUKABOGOR.COM – Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor berfungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan.
Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi: Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, memiliki peran sentral, sebagai pusat koordinasi administratif dan perencanaan strategis. Sehingga, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kunjungan Kerja dan Aspirasi Warga
Pj Bupati Bogor telah mengunjungi 18 kecamatan untuk menjaring aspirasi masyarakat, menggali potensi daerah, dan menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kegiatan ini menjadi wujud pendekatan pemerintah yang partisipatif.
Selain itu, capaian kinerja telah dilaporkan secara transparan dalam tiga triwulan, dengan pelaporan terakhir dijadwalkan pada Januari 2025.
Penguatan Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Melalui Bagian Kerjasama Daerah, Sekretariat Daerah menyelenggarakan berbagai program penyuluhan hukum, baik untuk masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan.
Salah satu acara penting adalah Penyuluhan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang melibatkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM.
Prestasi Reformasi Hukum
Tahun ini, Kabupaten Bogor menerima nilai indeks reformasi hukum sebesar 99,82 (kategori AA/istimewa) dari Kementerian Hukum dan HAM.
Prestasi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Bogor dalam menciptakan birokrasi yang kapabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. Pengembangan Perekonomian dan Infrastruktur Berkelanjutan
Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Ekonomi
Kabupaten Bogor menerapkan langkah strategis seperti Gerakan Pangan Murah Keliling (GPM-LINK) dan operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pada November 2024, indeks perkembangan harga (IPH) menunjukkan tren deflasi yang terkendali sebesar -0,02%.
Proyek TPPAS Regional Lulut Nambo
Dengan luas 55 hektar, TPPAS mampu mengolah hingga 2.300 ton sampah per hari pada tahap kedua.
Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) diadopsi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.
Dana Insentif Fiskal
Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) senilai Rp5,56 miliar sebagai apresiasi atas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang efektif.
3. Inovasi dan Teknologi untuk Layanan Publik
Aplikasi Smart Assistant Management (SAM)
Sekretariat Daerah meluncurkan aplikasi SAM sebagai alat integrasi layanan agenda harian bagi perangkat daerah.
Inovasi ini mendukung efisiensi administratif sekaligus meningkatkan responsivitas pelayanan.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Kabupaten Bogor menetapkan rencana aksi strategis melalui Keputusan Bupati. Forum diskusi dan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) digelar untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
4. Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
Hari Jadi Bogor dan Hari Santri Nasional
Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-542 dan Apel Hari Santri 2024 menjadi momen penting dalam memperkuat nilai budaya serta penghormatan kepada tokoh agama dan masyarakat.
Dengan berbagai pencapaian di tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor terus membuktikan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Perjalanan ini menjadi langkah strategis menuju Kabupaten Bogor yang semakin tegar, beriman, dan berkelanjutan. ***
