HAYUKABOGOR.COM – Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri Asmawa Tosepu berpamitan dari jabatan Penjabat Bupati Bogor kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Asmawa menyampaikan hal itu saat memimpin apel para pejabat eselon II dan III Pemerintah Kabupaten Bogor di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Senin.
“Terima kasih atas penerimaan, dukungan, kerja sama, dan bantuan serta doa kepada kami selama kurang lebih 269 hari atau 8 bulan 25 hari melaksanakan amanah penugasan sebagai Penjabat Bupati Bogor,” ungkap Asmawa.
Ia berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah berkolaborasi menjalankan roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
“Tentu tanpa dukungan tanpa kerja sama, kolaborasi, dari semua pihak, terutama jajaran pemerintah kabupaten Bogor, saya tidak dapat melaksanakan tugas tugas yang diembankan kepada saya,” ujarnya.
Asmawa berpesan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten untuk tetap mengedepankan konsep Berbaur atau Babarengan, Akur, Makmur. Karena, hal itu menjadi semnagat dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan denhan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini menjadi penting dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Langkah penataan kawasan Puncak menunjukan semangat babarengan yang nyata dengan terlibatnya semua level pemerintahan,” kata Asmawa.
Masa jabatan Asmawa Tosepu sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bogor segera berakhir. Posisi ini akan diserahkan kepada Bachril Bakri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meski hanya menjabat kurang dari setahun, Asmawa berhasil mencatatkan berbagai pencapaian penting, terutama dalam penataan kawasan wisata Puncak dan penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang.
Kemudian, di bawah kepemimpinan Asmawa Tosepu, Pemkab Bogor juga menyandang predikat sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama Dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang PMK.
Dengan tercapainya UHC di Kabupaten Bogor, maka hampir seluruh penduduk tepatnya 97,48 persen masyarakat di daerah tersebut telah memiliki jaminan kesehatan yang bisa diakses dengan mudah dan cepat.